Seluruh kandidat seperti terpenjara oleh 2 hal. Pertama, persoalan popularitas dan elektabilitas berdasar hasil survey. Hal ini membuat seleurh kandidat berusaha terlebih dahulu untuk dikenal agar popularitasnya naik di hadapan survey. Akibatnya yang dilakukan adalah penampilan di hadapan publik lewat berbagai event, media massa, maupun media luar ruang seperti baliho dan spanduk. Jangan berharap substansi pada para kandidat. Karena yang mereka kejar saat itu adalah popularitas. Kedua, adalah rekomendasi dari partai pengusung. Hal ini membuat seluruh kandidat lebih mementingkan para pengambil keputusan di partai ketimbang persoalan isu.
Lebih konsern membuat “program” bagi para pejabat partai ketimbang program bagi masyarakat. Lebih asyik “bermain” isu di partai ketimbang melempar isu di masyarakat. Parahnya, hal ini pun menghinggapi para calon independen seperti M. Sholeh dan Edi Gunawan Santoso. Sholeh dibuat repot oleh prosedur 90.000 dukungan, Edi pun demikian, hingga akhirnya ikut konvensi Partai Demokrat. Padahal, majunya Edi Gunawan sebagai calon sudah merupakan isu tersendiri yang mestinya bisa dikapitalisasi olehnya.
Dalam kota meteropolis seperti Surabaya, para kandidat sebetulnya sudah bisa melempar isu-isu besar lewat berbagai media. Beradu program terbaik bagi masyarakat jika dia terpilih. Menyerang incumbent karena program yang tidak memihak masyarakat . Mengeksplorasi rekam jejaknya. Ini semua belum tampak dilakukan oleh para kandidat. DI sisi lain, masyarakat Surabaya sangat welcome terhadap hal ini karena tingkat pendidikan yang tinggi, kelas menengah yang besar, akses informasi yang terbuka, saluran media yang beragam, dan pengalaman demokrasi yang cukup panjang.
