Oleh: MF Utomo, aktivis Jaringan Elektoral Rakyat Derah (JERRYDA) Surabaya
(dimuat di Opini Metropolis Jawa Pos)
Panggung pilkada hari-hari ini semakin besar. Hampir semua media massa menyediakan diri sebagai media kampanye bagi para kandidat calon walikota atau calon wakil walikota Surabaya. Koran kita Jawa Pos menyediakan satu halaman untuk liputan pilwali, belum termasuk berita di halaman Metropolis. Media cetak lain menampilkan kolom khusus pilwali. Televisi lokal pun membuat acara-acara yang menampilkan para kandidat. Termasuk juga radio dan media-media online. Semua media telah melaksanakan tugasnya menyukseskan pilwali dengan memberi porsi pemberitaan yang memadai.
Kesungguhan dan niat baik para pengelola media tersebut ternyata tidak sejalan dengan isu yang dibawa oleh para cawali. Panggung besar itu seakan kosong dari isu-isu besar. “Sound system” panggung besar itu hanya memutar lagu-lagu lama. Jika kita runut pemberitaan di media massa tentang pilkada, maka yang akan kita temukan adalah persoalan- persoalan berikut: rekomendasi partai, dukung-mendukung komunitas, elektabilitas dan popularitas berdasarkan survey, pasangan calon walikota dan calon wakil walikota, dan beberapa isu kecil lainnya. Tiba-tiba sesuatu yang kecil pun dianggap besar. Sebuah portable harddisc milik seorang calon yang ketlisut pun pernah menjadi berita. Para kandidat sibuk mengenalkan dirinya secara fisik, mempermak penampilannya.
Apakah memakai jaket kulit, batik, atau jas. Mengenakan topi, udheng, atau songkok. Apakah memakai sanggul, jilbab, atau kerudung. Apakah lebih baik memakai kumis, memanjangkan jenggot dan cambang, atau membuatnya klimis. Apakah rambut dibiarkan beruban ataukah disemir hitam. Isu-isu besar yang mestinya kita dengar dan saksikan nyaris tidak ada. Para kandidat seakan lupa untuk menampilkan raison d’etre menjadi calon walikota. .
Mari kita simak satu-satu “performance” para kandidat. Fandi Utomo muncul terlebih dahulu pascalebaran tahun lalu dengan mengusung tema “hadir dan melayani”. Mungkin yang dimaksud adalah selalu hadir jika diundang dan berbagi kepada para pengundang. Tidak jelas apakah “melayani” adalah sebuah rekam jejak seorang Fandi Utomo ataukah hal yang akan dilakukan ketika telah menjabat. Arif Afandi kemudian muncul dengan “Terusno Rek”.
Barangkali maksudnya adalah meneruskan karir dari wakil walikota menjadi walikota. Masyarakat bertanya apa yang akan diteruskan? Apakah program Pemerintah Kota selama ini? Apakah itu hasil kerja Arif Afandi? Tidak dijelaskan. Saleh-Bambang bahkan muncul tanpa isu, hanya sebuah tagline “yes” yg kemudian berubah menjadi “rek”.
Bisa jadi karena Bambang DH adalah yang paling berhak mengklaim keberhasilan pembangunan Surabaya, sehingga harus mengulang nasib Pak Harto menjadi “bapak Pembangunan” yang disematkan oleh warga Surabaya Barat beberapa waktu lalu.
Lalu dimana Saleh dalam peran pembangunan itu? Bambang pernah menyebut bahwa Saleh adalah yang memberi berbagai masukan kepadanya selama ini. Klaim pembangunan itu akhirnya sampai juga ke tangan Risma. Setelah ada lampu hijau dari DPP PDI Perjuangan, Risma mulai gerilya memanfaatkan “hasil-hasil pembangunan”.
Sebenarnya sejak lama Risma selalu hadir dalam berbagai rubrik yang menampilkan jejak pembangunan Bambang DH, karena posisinya sebagai perencana kota di BAPPEKO. Risma yang pada awalnya dicitrakan sebagai pekerja keras ketika di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, kini dicitrakan sebagai pemikir ulung di BAPPEKO. Lalu kemana peran PNS pemkot yang lain? Bukankah selayaknya pula seorang pegawai negeri sipil menyelesaikan tugasnya seperti Risma.
Dari para incumbent ini, Arif Afandi dan Bambang DH dkk, kita tidak mendapat sebuah isu besar yang “memaksa” masyarakat untuk memilih kembali. Hanya isu kontinuitas yang ditonjolkan. Kontinuitas bagi masyarakat grassroot bisa berarti kontinuitas untuk hidup dalam keterbatasan yang jauh dari kesejahteraan.
Mestinya Arif Afandi dapat melontarkan sebuah otokritik terhadap proses pembangunan. Sehingga jelas bagi public mana buah karyanya dan mana yang bukan. Bambang DH dkk pun harusnya bisa melontarkan isu besar lain tentang Surabaya yang bisa membuat publik bergairah untuk memilihnya kembali. Bukan mengulang slogan 5 tahun lalu : “ayo, kita selesaikan yang tertunda”. 8 Tahun lebih memimpin Surabaya mestinya membuat Bambang DH puny aide brillian lain untuk 5 tahun ke depan.
Yulyani yang dicitrakan sebagai vokalis dewan periode lalu, belum terlihat menggulirkan isu tertentu seperti saat menjabat di komisi B DPRD waktu itu. Isu “dengan hati” lebih mengarah kepada sosok, dan belum menjadi isu menarik bagi masyarakat. Sutadi yang dikabarkan melejit, sampai saat ini belum ada slogan yang ditampilkan. Baliho pun tak pernah terlihat. Yang dilakukan hanyalah bersosialisasi dengan para pejabat partai yang dilamarnya. Dhimam Abror hamper tak pernah melempar isu, hanya membangun optimisme diri, bukan optimisme masyarakat. Emy Susanti pun tak beda. Meski mengusung isu gender dan pengalaman mendampingi suami sebagai Bupati, tak ada pula isu besar keluar dari Bu Doktor ini. Adies Kadir mengusung tema Harapan Baru. Terdengar abstrak, karena tidak disertai penjelasan lebih lanjut program apa yang bisa memberikan harapan baru tersebut. Atau rekam jejak apa yang bisa diartikan sebagai “gelagat” dari sebuah harapan baru itu. Yusuf Husni yang membawa isu putra daerah setali tiga uang. Minus isu besar untuk memajukan tanah kelahirannya ini.
Seluruh kandidat seperti terpenjara oleh 2 hal. Pertama, persoalan popularitas dan elektabilitas berdasar hasil survey. Hal ini membuat seleurh kandidat berusaha terlebih dahulu untuk dikenal agar popularitasnya naik di hadapan survey. Akibatnya yang dilakukan adalah penampilan di hadapan publik lewat berbagai event, media massa, maupun media luar ruang seperti baliho dan spanduk. Jangan berharap substansi pada para kandidat. Karena yang mereka kejar saat itu adalah popularitas. Kedua, adalah rekomendasi dari partai pengusung. Hal ini membuat seluruh kandidat lebih mementingkan para pengambil keputusan di partai ketimbang persoalan isu.
Lebih konsern membuat “program” bagi para pejabat partai ketimbang program bagi masyarakat. Lebih asyik “bermain” isu di partai ketimbang melempar isu di masyarakat. Parahnya, hal ini pun menghinggapi para calon independen seperti M. Sholeh dan Edi Gunawan Santoso. Sholeh dibuat repot oleh prosedur 90.000 dukungan, Edi pun demikian, hingga akhirnya ikut konvensi Partai Demokrat. Padahal, majunya Edi Gunawan sebagai calon sudah merupakan isu tersendiri yang mestinya bisa dikapitalisasi olehnya.
Dalam kota meteropolis seperti Surabaya, para kandidat sebetulnya sudah bisa melempar isu-isu besar lewat berbagai media. Beradu program terbaik bagi masyarakat jika dia terpilih. Menyerang incumbent karena program yang tidak memihak masyarakat . Mengeksplorasi rekam jejaknya. Ini semua belum tampak dilakukan oleh para kandidat. DI sisi lain, masyarakat Surabaya sangat welcome terhadap hal ini karena tingkat pendidikan yang tinggi, kelas menengah yang besar, akses informasi yang terbuka, saluran media yang beragam, dan pengalaman demokrasi yang cukup panjang.
Kita tentu berharap bahwa panggung pilwali belum menghadirkan acara utama. Belum sampai pada prime time. Kita masih menunggu artis utama tampil dan membawa lagu baru dari album terbarunya, atau minimal sebuah single hits. Sebuah Isu Besar. Sebab Isu besarlah yang akan membuat sang kandidat popular dan dipilih oleh rakyat Surabaya. Semoga!
Note: foto pilkada surabaya 2010 dari kabarbisnis dot com
